IUJK

Ijin Usaha Jasa Konstruksi

adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah

 

DASAR HUKUM IUJK

  1. Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Th. 1999 Tentang Jasa Konstruksi
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Th. 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
  3. KeputusanWalikota Surabaya No. 188.45/233/436.1.2/2007 Tentang Pembina Jasa Kontruksi di Kota Surabaya
  4. PeraturanWalikota Surabaya No. 31 Th. 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi
  5. Peraturan Walikota Surabaya No. 47 Th. 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya No. 31 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi
  6. Peraturan Menteri  PU No. 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
  7. Peraturan Menteri  PU No. 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
  8. Peraturan Menteri  PU No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (permenpu_08_tahun_2011; permenpu_08_tahun_2011_-_lampiran_3_tata_cara_pemberian_kode; permenpu_08_tahun_2011_-_lampiran_3_metode_penghitungan_nilai_sekarang; permenpu_08_tahun_2011_-_lampiran_3_jasa_pelaksana; permenpu_08_tahun_2011_-_lampiran_1_dan_2)

  9. Keputusan Menteri PU No : 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 – 2015
  10. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Th. 2011 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

 JANGKA WAKTU PENGURUSAN IUJK

  • Sesuai dengan Perda No. 8 Th. 2011 Pasal 9 : Penyelesaian permohonan IUJK dilaksanakan paling lama 7 hari kerja sejak surat permohonan diterima dengan lengkap dan benar

PROSEDUR PENGGURUSAN IUJK

picture1

PERSYARATAN IUJK

NO JENIS PERSYARATAN BR PP
1 Fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau terdaftar di Pengadilan v
2 Fotocopy KTP Direktur Utama v v
3 Fotocopy SBU yang diterbitkan LPJK v v
4 Fotocopy NPWP Perusahaan v v
5 Fotocopy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang, dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli dan/atau tenaga terampil dengan direktur v v
6 Surat keterangan domisili perusahaan yang diterbitkan oleh Lurah setempat (Kop Kelurahan) v v
7 Foto berwarna ukuran 3×4 cm (2 lbr utk pelaksana atau 4 lbr utk konsultan) v v
8 Tanda bukti pembayaran pajak tahun terakhir v