Pertelaan & ILH

IJIN LAYAK HUNI

Izin Layak Huni atau biasa dikenal dengan ILH adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

DASAR HUKUM

  1. —Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);
  2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E).
  3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun;
  4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
  6. —Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

 PERSYARATAN

1.Foto copy KTP;

2.Foto copy Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK);

3.Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4.Foto copy Izin Gangguan (HO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilegalisasi;

5.rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran ;

6.rekomendasi dari Dinas Kesehatan ;

7.rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;

8.rekomendasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) ;

9.Dokumen Kajian untuk ILH yang terdiri dari kajian kelayakan di bidang arsitektur, bidang struktur, instalasi dan kelengkapan lainnya, serta as built drawing.

TIM

1.Dinas Cipta Karya dan Tata Runag

2.Badan Lingkungan Hidup

3.Dinas PU Bina Marga dan Pematusan

4.Dinas Perhubungan

5.Dinas Tenaga Kerja

6.Dinas Kesehatan

7.Dinas Kebakaran

8.PT. PLN

Slide5